Dualisme Pemerintahan Desa Dinas dan Desa Pakraman di Kelurahan Peguyangan

I Komang Arya  Triadi; Anak Agung Bagus Bayu Anggawirya; Kadek Putra Santika Narayana Narayana; Made Arya  Adiartha; Tjokorda Gede Dalem  Suparsa

doi:10.22225/undagi.11.2.8787.332-336

I Komang Arya Triadi Program Studi Arsitektur, Universitas Warmadewa
Anak Agung Bagus Bayu Anggawirya Universitas Warmadewa
Kadek Putra Santika Narayana Narayana Program Studi Arsitektur, Universitas Warmadewa
Made Arya Adiartha Program Studi Arsitektur, Universitas Warmadewa
Tjokorda Gede Dalem Suparsa Program Studi Arsitektur, Universitas Warmadewa

DOI: https://doi.org/10.22225/undagi.11.2.8787.332-336

Kata Kunci: Dualisme Pemerintahan, Desa Dinas, Desa Pakraman

Abstrak

Sistem pemerintahan desa di Bali dibagi dalam dua bentuk yaitu Desa Dinas dan Desa Pakraman. Desa Pakraman sebagai Desa tradisional dengan kepemimpinannya memiliki pengaruh yang kuat bagi krama / warganya, sedangkan sedangkan Desa Dinas terbatas pada bidang administratif. Hal tersebut menyebabkan tumpang tindihnya kepemimpinan dan kewenangan dari Desa Dinas ataupun Desa Pakraman. Kelurahan Peguyangan merupakan salah satu yang menganut sistem pemerintahan ini terdapat dua sistem pemerintahan yaitu dari Kelurahan Peguyangan dan Desa Pakraman Peguyangan. Subjek pemerintahan dari banjar dinas dan banjar adat adalah sama, yaitu masyarakat Kelurahan Peguyangan hal tersebut menyebabkan tumpang tindihnya pemerintahan di Kelurahan Peguyangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tumpang tindih pemerintahan desa dinas dan desa adat adalah sebagai adalah 1) keberadaan PKK tumpang tindih dengan Banjar Istri: dan 2) penggunaan perangkat banjar adat untuk melakukan kegiatan banjar dinas.

Referensi

Badan Pusat Statistik Kota Denpasar. 2019. Kota Denpasar Dalam angka 2019. Denpasar: BPS Kota Denpasar

Sudantra, I Ketut. 2007. Pelaksanaan Fungsi Hakim Perdamaian Desa dalam Kondisi Dualisme Pemerintahan Desa di Bali. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Udayana. Denpasar.

Susanta, I Nyoman, dan Lanus, I Nengah. 2016. Identifikasi arsitektur Bale Banjar di Desa Pakraman Perasi, Desa Pertima, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem. Laporan Akhir Hibah Unggulan Program Studi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyararakatan.

Pemerintah Provinsi Bali. 2001. Peraturan Daerah Provinsi Bali Normor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman. Bali : Pemerintah Provinsi Bali

Pemerintah Pusat. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah.

Windia, Wayan P. dan Ketut Sudantra, 2006, Pengantar Hukum Adat Bali. Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.