Legal Protection of Registered Brand Holders (A case study of the infringement of the Kaso brand light steel)

  • Dionisius Purwo Sudarsono

Abstrak

  For companies that manufacture good products with registered trademarks that are known by the public, they definitely have good market shares. It is undeniable that many companies practice unfair business competition by imitating or using other parties’ registered trademarks to market their products. The objective of this research is to obtain a legal basis for trademark rights in Indonesian positive law and the implementation of legal protection for the holder of registered trademark of lightweight steel products under brand of "Kaso" from trademark infringement by other parties through a case study of lightweight steel brand counterfeiting. This type of this research is normative, which is legal research conducted through library research. The finding of the research indicates that the legal basis for the holder of registered trademark shall be Law No.20 of 2016 which provides 10 (ten) years of legal protection. The legal protection of registered trademarks includes the type of violation, the threat of punishment for the violation, granting the right to file a lawsuit with the Commercial Court, criminal charges for alleged trademark infringement through the Police and/or by choosing an alternative solution. 

Referensi

Achmad Rayhan Akbar, & , A. S. S. (2019). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Pakaian Dari Tindak Pelanggaran Merek (Studi Kasus Pemalsuan Merek Pakaian Kick Denim). Jurnal Privat Law, 7(1), 92.

B.A. Tim Lindsey et al. (2002). Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar. Asian Law Group Pty Ltd & PT. Alumni.

Besar. (2018). Peranan Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI) dalam mengatasi permasalahan Kekayaan Intelektual.

Dirjen HKI. (2022). Pengertian Merek DJKI. Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis.

Erlina, B. (2013). Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Oleh Direktorat Merek (Studi pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia). Jurnal Pranata Hukum, 8(1), 34.

Hak, D. J., & Intelektual, K. (2005). Buku Panduan : Hak Kekayaan Intelektual. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Kurniawan, S. (2019). Perbandingan Penyelesaian Sengketa Merek Berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dengan World Intellectual Proper. Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi, 11(1), 98.

Marni Emmy Mustafa. (2017). Aneka Penegakan Hukum Hak cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis. PT. Alumni.

OK. Saidin. (2013). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Rajawali Press.

Penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Issue 5953). (2016). Sekertariat Negara Republik Indonesia.

Rahman Janet. (2015). Hukum Merek (Trade Law). Prenata Media Grup.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. CV Alfabeta.

Sulastri, Satino, Y. Y. W. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Yupperware Versus Tulipware). Jurnal Yuridis, 5(1), 160–172.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (1999).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Issue 10). (2016). Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Diterbitkan
2022-07-30
Bagian
Articles
Abstrak viewed = 156 times
PDF (English) downloaded = 233 times