Legal Solution Overcoming the Problems in the Cases of Indonesian Republic Supreme Court

  • L Lufsiana Pengadilan Negeri Surabaya
Keywords: Simple and fast justice, Indonesian Republic Supreme Court is at every Province of Indonesia

Abstract

The accumulation of cases in the Supreme Court of the Republic of Indonesia, especially the case of the General Court (Civil and Criminal case) has not been resolved, even though there is an internal regulation that sets the time limit for the settlement of the case for 250 days and the division of rooms within the Supreme Court and the settlement takes a long time, it not only violates the legal principles of simple justice, fast and low cost even has opened the door of corruption, because the seeker of justice will try to speed up to get the verdict on his case. This paper provides a legal solution to the problem, namely by establishing representatives of the Supreme Court in every province in Indonesia and empowering the nation's children to become Supreme Court Justice (opening a wide field of employment for legal professionals) using the approach of legislation.

References

Korupsi, LN RI Tahun 2009 Nomor 155, TLN Nomor 5074.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 017/KMA/SK/II/2012 tetang Perubahan Pertama SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tetang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung RI.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tetang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI.

Soetandyo Wignjosoebroto, Buku “Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasionalâ€. PT. Raja Grafindo Persada, tahun 1995.

UUD RI Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tetang Mahkamah Agung RI, LN RI Tahun 1985, Nomor 73, TLN Nomor 3316.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tetang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, LN RI Tahun 2004 Nomor 9, TLN Nomor 4359.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tetang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tetang mahkamah Agung RI, LN RI Tahun 2009 Nomor 3, TLN Nomor 4958.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tetang Pengadilan Tindak Pidana

Notes:

Penulis adalah Doktor Ilmu Hukum lulusan Universitas Airlangga, Mantan Perwira Hukum TNI AL, sekarang menjadi Hakim Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jayapura, Palembang dan saat ini di tugaskan pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Published
2018-02-13
Section
Articles
Abstract viewed = 164 times
PDF downloaded = 140 times