Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gianyar Tahun 2013
Abstract
Keywords: Role of KPUD, Political Participation, Novice Voters.
Full Text:
PDFReferences
Anggara, Sahya. 2013. Sistem Politik Indonesia. Bandung: CV Setia Pustaka.
Arikunto, Suharsimi. 2013. Prosedur Penelitian. Jakarta: PT Rinek Cipta. Batawi.
Budiardjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Donald, Parulian. 1997. Menggugat PEMILU. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Hidayat, Komaruddin dan Ignas Kleden. 2004. Pergulatan Partai Politik di Indonesia. Jakarta: PT. Rajawali Perss.
Juliansyah, Elvi. 2007. PILKADA: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bandung: Mandar Maju.
J.W. 2013. “Tingkat Kesadaran Politik Pemilih Pemula dalam Pilkada”, Jurnal UNIERA Vol 2 No. 2 Agustus 2013.
Mos’oed, Mohtar dan MacAndrews, Colin. 2008. Perbandingan Sistem Politik.Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
Mufti, Muslim. 2012. Teori-Teori Politik. Bandung:Pustaka setia.
Syafiee, Innu Kencana. Drs. 1993. Sistem Pemerintahan Indonesia (MKDU). Jakarta:PT. Rineka Cipta.
Yunizir. 2009. “Pendidikan Politik Warga Negara dalam Menciptakan Demokrasi yang Berkualitas”, Vo. 2 No. 3 Juni 2009. Kantaprawira,
Rusadi. 2006. Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar. Politik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta. Surbakti, Ramlan. 2013.
Tirtarahardja, umar dan La sulo. 2005. Pengantar Pendiidikan.Jakarta: PT Rineka Cipta.
Wahyudi, Hasbi. 2013. “Peran Kepercayaan politik dan Kepuasan Demokrasi terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa”, Jurnal Psikologi Vol 9 No. 2, Desember 2013. Riau: Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Weya.
Yupiter. 2013. “Partisipasi Politik Masayarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua”, Vol 1 No 3 Tahun 2013.
Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
Undang- Undang No. 15 Tahun 2011 tentang penyelengaraan pemilu, penyelengaraan terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilihan Umum sebagai satu kesatuan fungsi penyelengaraan pemilu.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum.
Undang-Undang (UU) Nomor: 32 tentang Penjelasan Pemerintahan Daerah.
Refbacks
- There are currently no refbacks.

Sintesa is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
View My Stats