Pelaksanaan Promosi Jabatan Berdasarkan Merit System Di Kabupaten Kolaka Dan Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara

Implementation of Promotion Based on Merit System in Kolaka and Kendari, Southeast Sulawesi.

  • Abdul Sabaruddin Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia
  • Puji Prio Utomo Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia
  • Taslim Fait Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia
Kata Kunci: merit system, promosi jabatan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan promosi jabatan berdasarkan merit system di Kabupaten Kolaka dan Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan penelitian sebanyak 15 orang dengan pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukan promosi jabatan dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP), dinilai masih bermasalah dalam tahapan seleksi meliputi tahap lamaran, tahap penilaian, dan penetapan. Pada tahap lamaran, jumlah pegawai yang melakukan pendaftaran sangat kurang karena pegawai menilai seleksi pengisian JPTP hanya untuk memenuhi syarat dan hanya dijadikan sebagai pendamping karena pejabat yang akan menduduki jabatan sudah lebih awal dipersiapkan. Kemudian tahap penilaian dan pengangkatan, pada tahap ini panitia seleksi kurang obyektif dan tidak transparan dalam pemberian bobot nilai dan penetapan 3 (tiga) nama calon pejabat.  Pengumuman 3 (tiga) besar hanya berdasarkan abjad nama tanpa adanya rekapitulasi bobot nilai yang dimiliki masing-masing calon pejabat

 

Referensi

Afrianti, Rian., & Eko Prasojo. (2020). Analisis Proses Pengisian Jabatan Administrasi Berbasis Merit System di Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral. Refomasi Administrasi. Vol. 7 (1): 17-28.

Azhari (2011). Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia: Studi Perbandingan Intervensi Pejabat Politik Terhadap Pejabat Birokrasi di Indonesia dan Malaysia. Yogyakrta, Pustaka Pelajar.

Daniarsiyah, Dida. (2017). Penerapan Sistem Merit Dalam Rekrutmen Terbuka Promosi Jabatan Pimpinan Tinggi ASN (Suatu Pemikiran Kritis Analisis). Civil Service, Vol. II (2): 39-47.

Ernada, S.E. (2005). Challenges to The Modern Concept of Human Rights. J. Sosial-Politika. 6(11): 1-12.

Haider, Huma. (2019). Merit-based recruitment in the public sector: effectiveness and challenges. Institute of development studies. Intitute of development Studies. 1-23. https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/20.500.12413/14819, tanggal 4 April 2019.

Holidin, Defny. (2013). Reformasi Birokrasi dalam Praktik. Jakarta, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi.

Kumorotomo, W., & Ambar Widaningrum. (2010). Reformasi Aparatur Negara ditinjau Kembali. Yogyakarta : Gava Media

Laporan Kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2019. www.menpan.go.id. Tanggal 4 April 2019.

Mahmudi. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPM.

Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook. Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

Rafi Yahya, MHD., & Dyah Mutiarin. (2015). Model Lelang Jabatan di Pemerintah Daera Istimewa Yogyakarta. Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2 (2): 288-328.

Sabaruddin, Abdul., & Achmad Lamo Said. (2020). Collaborative Governance: Pendekatan Pelayanan Publik. Jawa Tengah, CV. Pena Perasada.

Sedarmayanti. (2013). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik). Bandung, PT. Refika Aditama.

Soedarmayanti., & Resna Dakhi. (2017). Persepsi Mengenai Promosi Jabatan Struktural PNS Perempuan di Pemerintah Kota Gunungsitoli. Jurnal Ilmu Administrasi, Vol XIV (2), 167-184.

Suharman, Edi. (2017). Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Dalam Pengisian Jabatan Pimpiman Tinggi Pratama di Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, IUS, V (2): 220-232.

Sugiyono (2016). Metode Penelitian Administrasi. Bandung. Penerbit Alfabeta.

Suparyadi (2015. Manajemen Sumberdaya Manusia: Menciptakan Keunggulan Bersaing Berbasis Komptensi SDM. Yogyakarta. CV. Andi Offset.

Yahya, Rafi., & Mutiarin. (2015). Model Lelang Jabatan Di Pemerintah Daerah Daerah, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik, 2 (2): 286-329.

Siregar, N.S.S. (2016). Tingkat Kesadaran Masyarakat Nelayan terhadap Pendidikan Anak, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 4 (1): 1-10.

Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

PermenPAN RB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah

Diterbitkan
2021-12-13
Bagian
Articles
Abstrak viewed = 404 times
PDF downloaded = 817 times