Penguatan Whistleblowing System di Indonesia (Studi Kasus Whistleblowing System di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI))
Abstrak
Whistleblowing system adalah salah satu elemen penting untuk menjaga integritas dan akuntabilitas organisasi sektor publik. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) adalah salah satu lembaga negara yang rentan terhadap tindakan illegal atau tidak etis dalam proses pelaksanaan wewenangnya karena hasil pemeriksaannya dapat menjadi dasar penyelidikan pihak berwenang jika ditemukan tindakan ilegal atau tidak etis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat untuk menjadi whistleblower dan menjelaskan langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk memperkuat whistleblowing system. Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretivism dengan teknik pengumpulan data observasi dan studi literatur. Mantan auditor BPK ingin menjadi whistleblower karena adanya keyakinan bahwa laporannya ditindaklanjuti, kerjasama yang baik dengan KPK dan BPK, adanya apresiasi dari lembaga internasional, dan adanya insentif ekonomi. Kendati demikian, lemahnya perlindungan hukum menyebabkan keengganan untuk menjadi whistleblower. Whistleblowing system dapat diperkuat melalui penguatan kerangka hukum yang mengatur mengenai whistleblowing dan membangun budaya organisasi yang mendukung adanya whistleblowing.
Referensi
Bagustianto, R dan Nurkholis 2012, ‘Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk Melakukan Tindakan Whistle-Blowing (Studi Pada PNS BPK RI)’, Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 19, No. 2, pp: 276-295
Brown, A J (ed) 2008, ‘Summary’ in Whistleblowing in the Australian public sector, ANU E Press, Canberra, pp. xxii-xxxviii.
Doloksaribu, F dan Pamungkas, B 2014, ‘Analisis Implementasi Whistleblowing System Studi Kasus pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia’, Skripsi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Diunduh pada 30 Mei 2019, < http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2017-03/S58381-Febriyandi%20Dolok%20Saribu>
Dusseyer, I, Mumford, S and Sullivan G, 2011, ‘Reporting corrupt practices in the public interest: innovative approaches to whistleblowing’ ch. 23 in in A Graycar and R G Smith (eds), Handbook of global research and practice in corruption Edward Elgar, Cheltenham, pp. 429-62.
Dvora Yanow, 1999, ‘Qualitative-Interpretive Methods in Policy Research,†pp. 405-415
Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015
Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) 2007, ‘Menyalakan lilin di tengah kegelapan’, KPK, Diunduh pada 30 Mei 2019, < https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/buku/menyalakan-lilin-di-tengah-kegelapan>
Kusoy, MC 2017, ‘Perlindungan terhadap “whistleblower†pada tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban’, Lex Administratum, Vol. 5, No. 9, pp. 101-108
Liputan6 2005, ‘Whistleblower itu Sudah Tereliminasi’, Liputan6, Diunduh pada 30 Mei 2019, < https://www.liputan6.com/news/read/113407/iwhistlebloweri-itu-sudah-tereliminasi>
Merdeka.com 2005, ‘Khairiansyah: Ini Konsekuensi Yang Sudah Saya Duga Sebelumnya’, Merdeka.com, diunduh 30 Mei 2019, <https://www.merdeka.com/peristiwa/khairiansyah-ini-konsekuensi-yang-sudah-saya-duga-sebelumnya-kauwt3n.html>
Moss, P 2016, Review of the Public Interest Disclosure Act 2013, Department of the Prime Minister and Cabinet.
News.detik.com 2005, ‘BRR Nonaktifkan Khairiansyah’, News Detik.com, Diunduh 30 Mei 2019, <https://news.detik.com/berita/484474/brr-nonaktifkan-khairiansyah>
News.detik.com 2005, ‘Jika Khairiansyah Salman Dipecat, KPK Siap Menampung’, News Detik.com, Diunduh 30 Mei 2019, < https://news.detik.com/berita/343818/jika-khairiansyah-salman-dipecat-kpk-siap-menampung>
News.detik.com 2005, ‘Khairiansyah: Saya dan Keluarga Sudah Terbiasa Berjihad’, News Detik.com, Diunduh 30 Mei 2019, <https://news.detik.com/berita/d-341592/khairiansyah-saya-dan-keluarga-sudah-terbiasa-berjihad>
Nurhidayat, I & Kusumasari, B 2018, ‘Strengthening the effectiveness of whistleblowing system: A study for the implementation of anti-corruption policy in Indonesia’, Journal of Financial Crime, Vol. 25 No. 1, pp. 140-154
OECD 2011, G20 Anti-corruption action plan. Protection of whistleblowers, OECD, Paris, pp. 15-25.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Sugiyono 2014, ‘Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Bandung: Alfabeta
Syukur, YS 2015, ‘Developing ethical behaviours at bpk through human resource management practices’, Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara, Vol. 1, No.2, pp. 157 – 172.
Taylor, J 2018, 'Internal whistle-blowing in the public service: a matter of trust', Public Administration Review vol. 778, no. 5, pp. 717-26.
Tempo.co 2005, ‘Khairiansyah Dilarang ke Luar Negeri’, nasional.tempo.co, Diunduh 30 Mei 2019, < https://nasional.tempo.co/read/69553/khairiansyah-dilarang-ke-luar-negeri>
The Audit Board (BPK RI) 2019, ‘WBS BPK RI’, BPK RI, diunduh 30 Mei 2019,
Transparency International (TI ) 2005, ‘Corruption perceptions index 2005’, Transparency International, diunduh 30 Mei 2019, <https://www.transparency.org/research/cpi/cpi_2005/0>
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban
Widayati, LS 2012, Peran Whistleblower dalam Pengungkapan Kasus Suap Pegawai Pajak, DPR RI, diunduh 30 Mei 2019, <http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IV-14-II-P3DI-Juli-2012-23.pdf>
##submission.copyrightStatement##
##submission.license.cc.by-sa4.footer##This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.
All articles published Open Access will be immediately and permanently free for everyone to read and download. We are continuously working with our author communities to select the best choice of license options, currently being defined for this journal as follows: Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)
Abstrak viewed = 879 times
PDF downloaded = 4035 times
