Implementasi Fungsi DPRD Provinsi Bali dalam Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19

  • Desak Putu Oka Hari Parwati Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Warmadewa
Keywords: implementation, function of regional legislative council, covid-19 pandemic

Abstract

This study took the title "Implementation of the Functions of the Bali DPRD in Accelerating the Handling of the Covid-19 Pandemic" against the background of the Covid-19 Pandemic that hit the world, including Indonesia. The Covid-19 pandemic brings many problems, therefore all elements of the nation have a responsibility to overcome them, including the Regional Legislative Council of Bali Provincial (DPRD) as the organizer of government in the region. The DPRD has a very important role in accelerating the handling of the Covid-19 pandemic. As is well known, DPRD has a very vital function, namely the legislative function, budget function, and supervisory function. The purpose of this study is to analyze, understand, and evaluate the extent to which the function of the Bali Provincial DPRD in accelerating the handling of the Covid-19 pandemic, as well as to analyze, understand, and evaluate the factors that hinder and encourage the function of the DPRD in accelerating the handling of the Covid-19 pandemic. The method used in data collection is observation and interviews, and supported by literature study. In processing data through several stages, namely: data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions and verification. The results of the study show that the implementation of the function of the Bali Provincial DPRD in accelerating the handling of the Covid-19 pandemic has gone well. This can be seen from the legislative function through a letter of recommendation from the Bali Provincial DPRD to the Governor of Bali to immediately issue regulations for handling the Covid-19 pandemic; budget function with the approval of budget refocusing and reallocation; and the supervisory function through field supervision activities as well as working visits carried out by each commission.

References

Agustino, Leo. (2012). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Budi winarno. 2008. Kebijakan Publik: Teori dan proses, Yogyakarta: Medio Presindo.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 20198 (Covid-19).

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19.

Keputusan Gubernur No 441/04-G/HK/2020 tentang Pembentukan Satgas Penanganan Covid-19 di Provinsi Bali.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sugiyono. 2018. Metode penelitian kombinasi (mixed method): Bandung: Alfabeta

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah.

Published
2022-12-23
Section
Articles
Abstract viewed = 83 times
PDF (Bahasa Indonesia) downloaded = 241 times