Penerapan Elektronik Kinerja (E-Kinerja) terhadap Motivasi Kerja Pegawai di Kantor Camat Klungkung
Abstract
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, motivasi kerja, kinerja pegawai dan mutu pelayanan adalah dengan memberikan tunjangan kinerja daerah. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 diimplementasikan dengan sistem Elektronik Kinerja (E-Kinerja) yang berlaku bagi semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Klungkung, termasuk juga di Kantor Camat Klungkung. Penelitian ini berupaya mengkaji penerapan E-Kinerja hubungannya dengan motivasi kerja pegawai. Masalah yang diangkat adalah penerapan Elektronik kinerja (E-Kinerja) terhadap motivasi kerja pegawai di Kantor Camat Klungkung, dan faktor-faktor pendukung serta penghambatnya Untuk memecahkan permasalahan tersebut dipergunakan metode kualitatif dengan cara melakukan wawancara kepada pegawai dan melihat langsung penerapan E-Kinerja di Kantor Camat Klungkung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan system E-Kinerja mampu meningkatkan motivasi kerja pegawai di Kantor Camat Klungkung. Faktor pendukung meliputi: (1) Standar dan sasaran kebijakan yang jelas, (2) sumber daya meliputi SDM, dana, dan peralatan yang memadai, (3) Karakteristik organisasi pelaksana, (4) Komunikasi Antar Organisasi yang berjalan lancar, (5) Disposisi atau sikap para pelaksana yang taat aturan. Faktor penghambat E-Kinerja adalah lingkungan sosial, politik dan ekonomi.
References
Agustino, L. (2008) . Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Cv.Alfabeta.
Hanifah, Y. (2017). Pengaruh Tunjangan Kinerja Terhadap Motivasi Kerja, Disiplin Kerja Dan Kinerja Pegawai Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Jawa Timur. BISMA: Jurnal Bisnis Dan Manajemen, 11(2), 187 – 193. doi:10.19184/bisma.v11i2.6313
Hardani, L., Bachri, A. A., & Dahniar. (2016). Pengaruh Tunjangan Kinerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin. Jurnal Wawasan Manajemen Universitas Lambung Mangkurat
Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
Mahendra. (2016). Efektivitas Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah ( Studi Pada Biro Perlengkapan Dan Aset Daerah Provinsi Lampung). Jurnal Universitas Lampung
Mangkunegara, A. P. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
Mudlika, N. (2015). Pengaruh Tunjangan Kinerja Daerah Dan Budaya Organisasi Terhadap Disiplin Pegawai Pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung. Jurnal Universitas Lampung
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah
Peraturan Pemerintah NO 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Presiden (PerPres) No. 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik
Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negari
Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016
Peraturan Bupati Klungkung No334/23/HK/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Klungkung Nomor 362/16/H2O/2016 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung.
Peraturan Bupati Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil
Putri, G. D. (2016). Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (Tkd) (Studi Di Biro Humas Dan Protokol Setda Provinsi Lampung), Jurnal Universitas Lampung
Saleh, S., & Darwis, M. (2015). Pengaruh Tunjangan Kinerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Bauk Universitas Negeri Makassar. Jurnal Ilmu Administrasi publik
Sastrohadiwiryo, B. S. (2005). Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif Dan Operasional. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
Usmiar. (2016). Pengaruh Tunjangan Kinerja Terhadap Motivasi Kerja Anggota Polri Dan Pegawai Negeri Sipil Polri Di Lingkungan Negara Republik Indonesia, Studi Kasus Polres Payakumbuh, E-Jurnal Menara Ilmu
Van Meter, D., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process Conseptual Frame Work, Journal Administration and Society.
Winarno, B. (2014). Kebijakan Publik Teori,Prosesdan Studi Kasus, Cetakan Kedua, Yogyakarta. Caps.
Wuaten, T. W. B. (2013). Implementasi Kebijkan Tunjangan Kinerja Daerah Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado. JURNAL ILMU ADMINISTRASI (JIA)
Copyright (c) 2021 Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.
All articles published Open Access will be immediately and permanently free for everyone to read and download. We are continuously working with our author communities to select the best choice of license options, currently being defined for this journal as follows: Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)
Abstract viewed = 1250 times
PDF (Bahasa Indonesia) downloaded = 1580 times
