Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Akibat Erupsi Gunung Agung di Kabupaten Karangasem

Abstract

Abstract The Balancing Fund is Regional funding sourced from the State Budget consisting of Revenue Sharing Funds (DBH), General Allocation Funds (DAU), and Special Allocation Funds (DAK). The Balancing Fund is intended to reduce the imbalance of government funding sources between the Center and the Regions, and to reduce the funding gap between the Regions. The Special Allocation Fund is intended to help finance special activities in certain Regions which are the affairs of the Region and in accordance with national priorities, specifically to finance the needs of basic public service facilities and infrastructure that have not yet reached certain standards or to encourage the acceleration of Regional development. The Karangasem Regency Government has received a Special Physical Allocation Fund but in September 2017 there was an eruption of Mount Agung. The problems studied are: How is the Implementation of Physical DAK Management Policies in Karangasem Regency Government for the 2017 Budget Year due to the eruption of Mount Agung? What factors are the obstacles in carrying out physical DAK activities in the Karangasem Regency Government 2017 Budget Year? And what are the implications that occur due to obstacles in the implementation of programs and activities of the Special Physical Allocation Fund in Karangasem Regency, 2017 Budget Year? The theoretical basis used is the Van Meter and Van Horn theory, and Abidin theory. The research method used is a qualitative method with descriptive design, namely research that gives a careful description of a particular individual or group about the circumstances and symptoms that occur with information obtained from sources that are relevant to the issues raised. The object of research was carried out in the Regional DAK Management Organization Organization for the 2017 Budget Year in the Karangasem Regency Government. The results of the study concluded that the Implementation of Physical DAK Management Policy in Karangasem District Government 2017 Fiscal Year is in accordance with 6 Variables that affect the implementation performance, but external factors namely the eruption of Mount Agung caused the implementation of this policy could not achieve the target and the program was temporarily stopped until the revocation of the status of Mount Agung Eruption danger. Keywords: Policy Implementation; Mount Agung Eruption; Special Allocation Funds Abstrak Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan Pemerintahan antar Daerah. Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di Daerah tertentu yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem telah mendapatkan Dana Alokasi Khusus Fisik namun pada bulan September Tahun 2017 telah terjadi Erupsi Gunung Agung. Permasalahan yang diteliti adalah : Bagaimanakah Implementasi Kebijakan pengelolaan DAK Fisik di Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017 akibat Erupsi Gunung Agung? Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam hal menjalankan kegiatan DAK Fisik di Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017? Dan Implikasi apakah yang terjadi akibat adanya kendala pelaksanaan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik di Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017? Landasan teori yang digunakan adalah teori Van Meter dan Van Horn, dan teori Abidin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi dengan informasi yang didapatkan dari sumber yaung relevan dengan permasalahan yang diangkat. Obyek penelitian di lakukan di Organisasi Perangkat Daerah Pengelola DAK Fisik Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. Hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan pengelolaan DAK Fisik di Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017 telah sesuai dengan 6 Variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, akan tetapi faktor eksternal yakni terjadinya Erupsi Gunung Agung menyebabkan implementasi kebijakan ini tidak dapat mencapai sasaran dan program tersebut dihentikan sementara hingga dicabutnya status bahaya Erupsi Gunung Agung. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Erupsi Gunung Agung; Dana Alokasi Khusus