PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BIDANG PENGADAAN TANAH
Abstract
State official who commit corruption in the Procurement of land for the development in the public interest resulting state losses, must be responsible for what they have done. How the settlement of the corruption in the procurement of land? and how the responsibility from the perpetrators especially in bali ?. Kind of this research is Normative legal research. The results of this study can be concluded by (1) Completion of responsibility For Corruptors in the Court, (2) Responsibility of the Corruptors in the Procurenet of land in Bali, based on Fautes Personalles Theory, which the losses incured charged to local authorities themselves. Key Words : Crime Responsibility, Corruption, Procurrement of Land
References
Andrian Sutedi, 2008, Tindak Pidana Pencucian Uang, Citra Aditya Bakti, Bandung
Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta
Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogjakarta
Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana, Jakarta
Philips Darwin, 2012, Money Laundering (Cara Memahami Dengan Tepat Dan Benar Soal Pencucian Uang), Sinar Ilmu, Jakarta
Philipus M. Hadjon, et.al., 2002, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gadjah Mada, Yogjakarta
Ridwan, HR., 2006, Hukum Administrasi Negara, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Jurnal/Karya Ilmiah:
Yos Johan Utama, 1996, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertanahan Sebagai Bagian Dari Tertib Pertanahan Di Kodia Dati II Semarang, Laporan Penelitian, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
Yunus Husein, 2003, PPATK : Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22 No. 3
Internet:
Abdul Affandi, Double Track System Pada Sistem Sanksi Hukum Pidana,