Legal Certainty of Guarantor for the Existence of Foreign Investors in Indonesia
Abstract
One of the effects of globalization is the development of an increasingly complex investment scope, among others, the emergence of certain Foreign Investors who set up companies in Indonesia with management status and full ownership by these investors. This has obscured the provisions regarding guarantors for their existence in the Indonesian Territory as stipulated in Law No. 6 of 2011 concerning Immigration. The Law on Limited Liability Companies and the Investment Law, does not provide a regulation regarding the obligation of the existence of Indonesian Citizens in the management of companies established by foreigners who have been guarantors. The formulation of the problem to be examined is: how is the legal certainty of the guarantor and who can be the guarantor for the existence of the foreign investor in obtaining a residence permit in Indonesia. This type of research is normative legal research because of the absence of norms, referring to Article 63 paragraph (1) of Law Number 6 Year 2011 concerning Immigration. Based on the results of the study concluded that there has been a vacuum of norms regarding guarantors for certain foreign investors in obtaining guarantors that guarantee their existence in the Territory of Indonesia. This causes legal uncertainty for the guarantor and the investor in obtaining a residence permit. Therefore it is necessary to deregulate existing laws and regulations so that the guarantor and investors get legal certainty and protection while they are in the territory of Indonesia.References
Apeldoorn, L. van. (1986). Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramitha.
Ayyubi, S. Al. (2018). Investor Asing Dinilai Butuh Kepastian Hukum di Indonesia. Ekonomi.Bisnis.Com. Retrieved from https://ekonomi.bisnis.com/read/20180728/9/821690/investor-asing-dinilai-butuh-kepastian-hukum-di-indonesia
Isrok, et al. (2015). Percikan Pemikiran Hukum, Problema Hukum Yang Terkoyak. Yogyakarta: Litera.
Kristian. (2018). Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas.
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman modal.
Santoso, M. I. (2012). Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia. Bandung: PT. Pustaka Reka Cipta.
Sembiring, S. (2018). Hukum Investasi. Bandung: Nuansa Aulia.
Sumadi, P. S. (2008). Pengantar Hukum Investasi. Bandung: Pustaka Sutra.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Wantuu, F. M. (2011). Idee Des Racht Kepastian Hukum, Keadilan, Implementasi Dalam Proses Perdata. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Abstract viewed = 169 times
PDF downloaded = 280 times
