THE EXISTENCE OF CUSTOMARY LAND IN BALI AFTER THE APPOINTMENT OF CUSTOMARY VILLAGES AS SUBJECTS OF COMMUNAL PROPERTY RIGHTS OVER LAND
Abstract
Customary land is land owned by indigenous peoples for generations since ancient times, in 2017 customary villages as a unit of indigenous peoples obtained property rights to land that provide legal certainty over customary land ownership but will also have an impact on the integrity of customary land in the future because property rights can be transferred and transferred to other parties. The purpose of this study is to be able to analyze strategies to maintain the Existence of Customary Land in BaliThis writing is normative legal research, namely research that examines the applicable positive legal norms, which are in the form of laws and regulations related to the existence of customary land in Bali after the appointment of customary villages as subjects of communal property rights to land, which focuses on land rights that are most appropriately owned by Customary Villages together with indigenous peoples, by using a statutory approach and a conceptual approach. The Property Rights were granted to the Indigenous Village.
References
Dharmayuda, S, I, M. (2001). Desa Adat, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Bali di Propinsi Bali. Upada Sastra, Denpasar, Hal.18.
Harsono, B. (2008). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya. Djambatan, Jakarta, hlm. 17.
Jayantiari, I, G, A, M, R., & Wijaya, I, K, K, A. (2017). Tinjauan Yuridis Pengaturan Tanah Druwe Desa di Bali (Aspek Hukum Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah. Wicaksana, Jurnal Lingkungan & Pembangunan,1(1), 37.
Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 Tentang Penunjukan Desa Pakraman Sebagai Subyek Hak Komunal Atas Tanah.
Prodjodikoro, W. (1966). Azas-azas Hukum Perdata. Sumur Bandung, Bandung, hal. 84.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.
Suwitra, I. M. (2010). Dampak Konversi Dalam UUPA Terhadap Status Tanah Adat di Bali. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 17(1).
Suwitra, I, M. (2010). Konsep Komunal Religius Sebagai Bahan Utama Dalam Pembentukan UUPA dan Dampaknya Terhadap Penguasaan Tanah Adat di Bali. Perspektif, 15(2),180.
Tumbuan., & Fred, B, G.( 2007). Tugas dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas, Makalah disampaikan pada acara Sosialisasi UUPT. Jakarta, tanggal 22 Agustus di Jakarta.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria LN 1960/104; TLN No. 2043 tanggal 24 September Tahun 1960.
Widjaja, G. (2008). Seri Pemahaman Perseroan Terbatas, Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik. PT. Praninta Offset, Jakarta hal. 11.
Abstract viewed = 75 times
PDF downloaded = 111 times
