CONTRADICTION OF THE RIGHT TO DENY OF NOTARY WITH THE OBLIGATION TO REPORTING FOR THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING
Abstract
The purpose of this study is to examine the contradiction regarding the Principles of Recognizing Service Users (PMPJ) with the provisions of maintaining the confidentiality of the Deed by a Notary and to examine the limitations regarding the obligation of a Notary to keep the contents of the Deed secret with the obligation to report the Deed related to alleged money laundering. The research type used is normative legal research, with a statutory approach and a conceptual approach. The technique of collecting legal materials uses identification techniques and snowball techniques. The results show that based on Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation and the principle of lex superior derogate legi inferior. Moreover, between UUJN.P and Government Regulation Number 43 of 2015 concerning Plaintiff in the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, which is implementing regulations of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, the obligation to keep the data of service users cannot be disclosed by a Notary.
References
Djunaedi, D. D. (2021). Juridical Analysis Related To Confidentiality Of Notary Liability. Jurnal Daulat Hukum, 4(1), 91. doi:10.30659/jdh.v4i2.15576
Muhammad, A. (2004). Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Ramadhani, D., Rodliyah, R., & Djumardin, D. (2020). The Obligation of Notary to Prevent and Eradicate Criminal Acts of Money Laundering. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 7(5), 367–377. doi:http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v7i5.1688
Soemitro, R. H. (1990). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Herzien Inlandsch Reglement (HIR)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor
Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris
Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan, Audit Khusus Dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit
Copyright (c) 2022 NOTARIIL Jurnal Kenotariatan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Abstract viewed = 156 times
PDF downloaded = 174 times
