Synergy of Central and Regional Government Policies to Entrepreneurs to Revive the National Economy in the New Normal Era

  • Dyah Ochtorina Susanti Universitas Jember
  • Siti Nur Shoimah Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur, Indonesia
Keywords: Entrepreneur, National Economy, New Normal Era, Revive economy

Abstract

This research is motivated by the phenomenan of Covid-19 pandemic has resulted in a decline in business income, but the implementation of the new normal policy revives a hope, so that in this case the policy efforts of the central and regional governments to revive the national economy in this new normal era is very needed. The purpose of this study is to analyse the synergy between central and regional government policies to entrepreneurs to revive the national economy in the new normal era. The study was designed in normative legal research with the statute approach, and conceptual approach. As a result showed that in the synergy of the central and regional government policies with entrepreneurs to revive the national economy in the new normal era, was realized through the providing Covid-19 impact stimulus, pouring out market operations, activating food houses, involving entrepreneurs in various Regional government spending, and providing economic stimulus for businessman.

References

Bahasa, P. (2008). Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. (D. M. T. Qodratillah, Ed.). Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Kasmir. (2002). Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Manan, B. (1993). Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kecana Prenada Media.

Nurcholis, H. (2007). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo.

Nurhalimah, S. (2020). Menyoal Kegentingan dan Pasal Impunitas dalam Perppu Corona. Adalah: Buletin Hukum & Keadilan, 4(1), 35–48.

Penyusun, T. (2020). Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat Covid-19 di Indonesia. Jakarta: Gugus Tugas Covid-19.

Pio, R. J. (2012). Kajian Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal Di Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Ilmu Administrasi (JIA), 8(3). Retrieved from

Pratikno. (2005). Analisis Potensi dan Kebutuhan Pembangunan Ekonomi Daerah. Jurnal Ekonomi Bisnis, 10(2), 505–524.

Proborini, A., Ekowati, T., & Sumarjono, D. (2018). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pasar Murah Bulog dalam Menjaga Stabilitas Harga Beras di DKI Jakarta. 38-49, 4(1). Retrieved from

Rahmasuciana, D. Y., Mulyo, D. H., & Masy, M. (2015). Pengaruh Pengadaan Beras dan Operasi Pasar terhadap Harga Beras dalam Negeri. Agro Ekonomi, 26(2), 129–138.

Salam, D. S. (2002). Otonomi Daerah: Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya. Jakarta: Djembatan.

Simanjuntak, B. A. (2013). Dampak Otonomi Daerah di Indonesia, Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.

Susanti, D. O., & Efendi, A. (2014). Penelitian hukum (Legal research). Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang RI No 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 /POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Published
2020-11-24
Section
Articles
Abstract viewed = 150 times
PDF downloaded = 304 times