The Role of Notaries in Binding Credit Guarantee Objects to Village Credit Institutions

I Made Pria Dharsana

doi:10.55637/ldcsj.1.1.4432.41-47

I Made Pria Dharsana Universitas Warmadewa

DOI: https://doi.org/10.55637/ldcsj.1.1.4432.41-47

Keywords: Notary Public, Bonding of Collateral Object, Village Credit Institution

Abstract

The existence of a Notary in terms of making a credit agreement deed in this LPD, is of course very helpful for the indigenous people in Bali as the customer of the LPD to guarantee legal certainty for the guarantee given to the LPD until the credit provided can be repaid by the customer. If there is already a governance arrangement based on customary law that has legal certainty, then all forms of credit transactions in the LPD, including those related to the binding of credit guarantees, should follow the applicable mechanism as long as it does not conflict with applicable law in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. For this reason, it is important to create a customary court to accommodate changes in LPD governance if they have been changed in accordance with customary law. Basically, lending by the LPD is given to anyone who has the ability to repay on condition that it is through a credit agreement between the LPD and krama desa pakraman. LPD lending follows generally accepted credit procedures with some adjustments that emphasize its existence as belonging to the village of Pakraman.

References

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM)
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa
Surat Bank Indonesia No.03/1093/UPK/KPD bertanggal 29 Desember 1970 yang ditujukan kepada seluruh Bank Devisa pada masa lalu, pemberian kredit dinyatakan untuk dapat dibuat dengan menyertakan surat perjanjian kredit yang membuat perjanjian pemberian kredit hingga sekarang ini disebut sebagai Perjanjian Kredit.
Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), dan Gubernur Bank Indonesia: Nomor 351.1/KMK.010/2009; Nomor 900 -636 A Tahun 2009; Nomor 01/SKB/M.KUMK/IX/2009; Nomor 11/43A/KEP.GBI/2009 tertanggal 7 September 2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
Anonim, â€œMamungkah Lan Ngeteg Linggih LPD Bali Pasca UU RI 1/2013 tentang LKMâ€, Makalah, Karangasem, 03 Maret 2014, hal. 8. 13.
Budiartha, I Nyoman Putu. 2020. Kedudukan Hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro. Denpasar: Jurnal Analogi Hukum Universitas Warmadewa.
Munir Fuady, 2013, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, hal.127
Nurjaya, I. N. 2011. Landasan Teoritik Pengaturan LPD (Sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Masyarakat Hukum Adat Bali). Denpasar: Udayana University Press.
Ramartha, I Wayan. 2006, Menuju LPD Sehat, Buletin Studi Ekonomi Vol.11 No.1
Sumarta, I Ketut. 2014. Pararem Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali, Majelis Utama Desa Pakraman Bali. Denpasar.