Kebijakan Pembagian Hasil Pengelolaan Objek Wisata di Kabupaten Bangli

Abstrak

Pulau Bali terkenal dengan keindahan alamnya. Begitu juga dengan Kabupaten Bangli yang merupakan salah satu kabupaten di pulau Bali yang terkenal memiliki destinasi wisata air yang tidak kalah indahnya dengan tempat-tempat lain di pulau Bali. Air Terjun Tibumana merupakan objek wisata yang dikelola oleh desa adat melalui kesepakatan yang dibuat antara desa adat dengan pemerintah desa Apuan melalui kesepakatan. Atas dasar kesepakatan tersebut, desa adat dapat lebih mengelola obyek dan daya tarik wisata yang indah sesuai dengan tatanan Hindu, sehingga keunikan dan keindahannya dapat dipertahankan dan dikembangkan. Perjanjian kerjasama antara Bendesa Adat Bangunlemah Kawan dengan Perbekel Desa Apuan sudah sesuai dengan anatomi kontrak yang mensyaratkan bahwa kontrak harus memuat ruang lingkup, hak dan kewajiban, ketentuan force majeure dan ketentuan penyelesaian sengketa. Model kebijakan dalam pembagian hasil pengelolaan objek wisata di air terjun Tibumana tidak mencerminkan prinsip keadilan. Agar lebih ideal, sebelum kontrak dibuat, Pemerintah Desa membentuk Peraturan Desa yang mengatur tentang pengelolaan objek wisata di kawasan desa Apuan, karena pembukaan objek wisata kepada wisatawan tentunya akan ada retribusi yang harus dibayar. Untuk pungutan liar, retribusinya harus melalui Peraturan Desa. Setelah peraturan desa terbentuk, kontrak dibuat untuk menentukan hal-hal yang lebih konkrit.