Eksistensi Peraturan Desa Tentang Sanksi Pencurian (Na’o Norok) dalam Rangka Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Desa Koting A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka

  • Melki Da Gomez IKIP Muhhamadyah Maumere, Nusa Tenggara Timur
  • Rodja Abdul Natsir IKIP Muhhamadyah Maumere, Nusa Tenggara Timur
  • Danar Aswim IKIP Muhhamadyah Maumere, Nusa Tenggara Timur
Kata Kunci: Village Regulations, Theft Sanctions

Abstrak

The purpose of this study was to find out how the existence of village regulations regarding theft sanctions (Na'o Norok) in the context of public order and security in Koting A Village, Koting District, Sikka Regency, and to find out how effective the village regulations regarding the implementation of theft sanctions (Na'o Norok) were in the framework of public order and security in Koting A Village, Koting District, Sikka Regency. The type of research used is field research with a qualitative approach using primary and secondary data sources and then presented in the form of descriptive analysis where data generated from primary and secondary data sources are described and provide an appropriate picture of the reality in the field to then produce conclusions. The results of the study prove that first, the existence of a Village Regulation concerning the implementation of theft sanctions (na'o norok) can be implemented and has a deterrent effect on the social life of the community in this case theft (na'o norok) so that public order and security can be created in terms of ownership of goods. . Second, with the Village Regulation Number 07 of 2018 article 3 paragraph (2), public order and security in terms of the convenience of ownership of goods can be maintained, and social problems are avoided, in this case the case of theft (na'o norok) because people are afraid of customary sanctions imposed.

Referensi

Effendi, O. U. (2003). Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Cetakan Kesembilanbelas. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Kurniawan, A. (2005). Transformasi pelayanan publik. pembaruan. Yogyakarta .

Pasal 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Asas Musyawarah, Partisipasi, Kesetaraan dan Pemberdayaan

Pasolong, H. (2007). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta

Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2019, Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang DesaPasal 1

Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan sanksi Adat Bab 2 Pasal 2 Poin 2.bTentang Pencurian (Na’o Norok).

Sholehuddin, M. (2003). Sistem Sanksi Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.

Sjafira N. A., & Prasanti, D. (2016). Pengunaan Media Komunikasi dalam Eksistensi Budaya Lokal Bagi Komunitas Tanah Aksara. Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Penggunaan Media Komunikasi Dalam Eksistensi Budaya Lokal Bagi Komunitas Tanah Aksara. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, 6(2) 39-30. Retrieved from https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jipsi/article/view/320

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan penyelenggaran Pemerintahan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 61, Badan Permusyawaratan Desa.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Diterbitkan
2022-01-28
Bagian
Articles
Abstrak viewed = 234 times
PDF downloaded = 2060 times