Doha Declaration sebagai Perlindungan Masyarakat atas Akses Obat Esensial di Negara Berkembang Pasca Trips Agreement

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati pasal-pasal pelindung dalam TRIPs terkait dengan obat dan bagaimanakah Deklarasi Doha menjadi sangat penting bagi negara-negara berkembang dalam mengatasi permasalahan akses diobat esensial. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan pendekatan statute approach, dan conceptual approach. Hasil analisi menunjukan bahwa berdasarkan ketentuan dalam TRIPs terdapat dua fleksibilitas sebagai pasal-pasal pelindung TRIPs terhadap Paten, khususnya di bidang obat-obatan yaitu Impor Paralel, Lisensi Wajib. Hal ini sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Deklarasi Doha tahun 2001. Model lisensi wajib merupakan model yang lebih memberikan manfaat terhadap akses masyarakat terhadap obat murah, khususnya obat esensial. Deklarasi Doha berisi tujuh paragraph yang menyediakan sebuah interpretasi terhadap Pasal 7 dan 8 Perjanjian TRIPS. Paragraf 1-3 merupakan mukadimah atau pembukaan dari deklarasi tersebut sedangkan Pasal 4-7 merupakan pasal pelaksana (bersifat operatif). Deklarasi Doha menyediakan ketentuan yang dapat membantu negara-negara berkembang dan terbelakang untuk mengatasi dampak perlindungan paten obat di sektor kesehatan yang berasal dari perjanjian TRIPS seperti impor parallel dan lisensi wajib.