Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Alih Daya Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023
DOI:
https://doi.org/10.22225/kw.20.1.2026.1-9Keywords:
contract workers, job creation law, legal protectionAbstract
This research examines legal protection for contract workers following the enactment of Law Number 6 of 2023. The background of this research highlights the persistent violations of contract workers' rights in Indonesia, caused by weak legal regulations. The research questions address how legal protection can be provided for contract workers and the rights of those who have reached retirement age. The objective of this study is to analyze legal protection and the rights of contract workers. The expected benefit of this research is to contribute both theoretically and practically to the development of labor law. The research method used is normative legal research with a legislative approach. The results indicate that changes in the Job Creation Law have weakened protections for contract workers, particularly by removing limitations on the types of jobs that can be outsourced. The conclusion of this study emphasizes the need for regulatory revisions to strengthen the protection of workers' rights. Recommendations include enhancing government oversight and raising awareness about legal protections for contract workers.
References
Ahmad Ulil Aedi, Sakti Lazuardi, Ditta Chandra Putri, 2020, Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 14, No. 1.
Antoni Putra, 2020, Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17 No.1.
Azyra Fadillah, 2025, “analisis implikasi hukum perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat secara tidak tertulis: melalui pendekatan hukum progresif”, Bureaucracy Journal, Vol 5 No.1.
Azzah Farah Nabilah dan Dipo Wahjoeno, 2023, ”Hak Pekerja Alih Daya Jika Terjadi Peralihan Perusahaan Alih Daya”, Bureaucracy Journal, Vol. 3 No.1.
Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.
Budiartha, I Nyoman Putu. 2016, Hukum Outsourcing (Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan dan Kepastian Hukum), Setara Press, Malang.
Dhaneswara, Ida Ayu Hangganararas, and I Made Dedy Priyanto, 2019, “Perlindungan Hukum Pekerja Dari Perusahaan Penyedia Jasa yang Bekerja Pada Perusahaan Pemilik Kerja.” Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 4.
Erlyn Indarti, 2010, Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Fajar Kurniawan, 2020, Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja yang di PHK, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 5 No. 1.
Hermawan, S., Rochmaniah, A., & Yani, M, Abdimas Untuk Content creator Melalui Webinar dan Pelatihan. Vol. 2 No. 2.
I Made Pasek Diantha, 2007, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenada, Media Group, Jakarta.
Ima Mayasari, 2020, Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law di Indonesia, Jurnal Rechvinding, Vol. 9 No. 1.
Muhammad Insa Ansari, 2020, “Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal”, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9 No.1.
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (LN. 2021/No. 45, TLN No.6647, Tanggal 2 Februari 2021)
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : Kep-150/Men/2020 tentang Penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dang anti kerugian di perusahaan.
Sjaiful, M, 2021, Problematika Normatif Jaminan Hak-Hak Pekerja dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Media Iuris, Vol. 4 No. 1.
Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (LN.14.1992,LL,Tanggal 17 Februari 1992)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (LN Tahun 1992 Nomor 37, TLN Nomor 3477)
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (LN.2003/No. 39, TLN NO. 4279, Tanggal 25 Maret 2003)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (LN. 2023/No. 41,TLN No. 6856, Tanggal 31 Maret 2023)
Yasar Iftida, 2013, Apakah Benar Outsorcing Bisa Dihapus, Pohon Cahaya, Yogyakarta.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Dewa Gede Doni Anggara Pramudia, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Komang Arini Styawati
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.
All articles published Open Access will be immediately and permanently free for everyone to read and download. We are continuously working with our author communities to select the best choice of license options, currently being defined for this journal as follows: Creative Commons-Non Ceomercial-Attribution-ShareAlike (CC BY-NC-SA)
