Efektivitas Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Digital di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung

I Kadek Bagus Hari Rama Sanjaya; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti

doi:10.55637/jph.4.1.6422.28-32

I Kadek Bagus Hari Rama Sanjaya Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
I Nyoman Putu Budiartha Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.1.6422.28-32

Keywords: Kabupaten Badung, OSS RBA

Abstract

Dalam upaya peningkatan dalam bidang penanaman modal yang akan mempermudah para pelaku usaha Kabupaten Badung memanfaatkan system Online Single Submission (OSS), yang membuat dipermudahnya melakukan pengurusan serta pendaftaran dalam perizinan yang melibatkan kegiatan usaha seperti Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lingkungan, dan lain sebagainya untuk badan usaha perorangan maupun non perorangan. Hal tersebut didukung oleh terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, penulisan ini didukung dengan menggunakan penelitian hukum empiris dan hasil dari penelitian dalam penulisan ini adalah efektivitas perizinan berbasis digital di Kabupaten Badung yaitu OSS RBA, namun masih banyak kendala-kendala di lapangan yang belum teratasi dengan maksimal baik dari sumber daya manusia pada pelaksana aturan ataupun masyarakat yang kurang paham dengan OSS RBA.

References

Adiyanta, F. C. S. (2019). Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris. Jurnal A National Peer-Review Jurnal, 2(4).

Budiartha, I. D. G. A. dan I. N. P. (2018). Teori Teori Hukum. Malang: Setara Press.

Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, C. Y. P. (2016). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Jakarta: LeIP.

Fuady, M. (2009). Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat). Bandung: Refika Aditama.

L.P, S. (2010). Reformasi Pelayanan Publik. Teori, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Raharjo, M. (2010). Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer. Malang: UIN Maliki Press.

Rusli, B. (2013). Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif. Bandung: Hakim Publishing.

Sutedi, A. (2017). Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.

Teguh Setiadi, Edi Rohaedi, M. W. (2021). Penerbitan Permohonan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission. Palar: Pakuan Law Review, 7(1).

Toto, E. R. (2021). Analisis Faktor-Faktor Penghambat Program Pelatihan Dan Pendidikan Dalam Pengembangan Sumberdaya Manusia. Jurnal Edukasi: Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi, 9(1).

Efektivitas Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Digital di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung

Abstract

References

Most read articles by the same author(s)