Kedudukan dan Hierarki Peraturan Desa Dalam Peraturan Per-Undang-Undangan

Abstract

Peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan yang disusun oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan BPD, tetapi bukan bagian dari hierarki sistem hukum, tetapi tetap mengikat secara hukum karena ditetapkan oleh undang-undang yang lebih tinggi atau dibuat melalui pemberdayaan. Penyelidikan ini terkait dengan keadaan hukum desa dan isi undang-undang desa dalam peraturan perundang-undangan. Penjelasan tentang letak perdes dan pembahasan substantif ketentuan hukumnya dapat menjadi sumber teori bagi pengetahuan hukum di bidang hukum administrasi. Signifikansi penelitian ini adalah penelitian normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan, hal ini terlihat pada pemeriksaan dokumen hukum. Status Perdes bukan bagian dari hirarki hukum melainkan diantara satu peraturan perundang-undangan di tingkat desa yang diakui dan mengikat secara hukum, terkait dengan perdes, isinya mungkin tidak sesuai dengan hukum yang lebih tinggi. Pengaturan benturan kepentingan umum juga menerapkan aturan yang serupa. Pengakuan yang tegas dan langsung dari pemerintah diperlukan untuk memudahkan pelaporan kepada masyarakat.