Kekuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Proses Jual Beli Tanah Kavling

Abstract

Keadaan lingkungan di Kabupaten Klungkung telah menunjukkan beberapa tanda peningkatan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Dalam rangka perlindungan lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten Klungkung mengeluarkan Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup. Berdasarkan uraian tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk membahas efektifitas Perda Nomor 2 Tahun 2010 dan mengkaji kendala-kendala dalam penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2010. Tipe Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data wawancara lapangan, dan observasi di lapangan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa efektifitas Perda dalam upaya menghentikan tingkat pencemaran di pantai Watu Klotok dengan upaya preventif dan upaya represif melalui: sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, sanksi pidana denda atau perdata atas kerusakan atau pencemaran lingkungan. Adapun kendala yang ditemui diantaranya: faktor dari implementasi aturan hukumnya sendiri, faktor dari aparat penegak hukum, kebudayaan masyarakat, ekonomi serta kesadaran masyarakat. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, efektifitas Perda tersebut belum diterapkan secara efektif oleh para penegak hukumnya dalam hal pemberian sanksi. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Klungkung harus lebih tegas dan bijaksana dalam menerapkan Peraturan Hukum yang ada.