Tanggung Jawab Pidana Korban Pemerkosaan Aborsi Janin Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Ni Luh Putu Sri Laksemi  Dharmapadmi; Anak Agung Sagung  Laksmi Dewi; l Made Minggu  Widyantara

doi:10.22225/jkh.2.2.3223.283-289

Ni Luh Putu Sri Laksemi Dharmapadmi
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Univesitas Warmadewa
l Made Minggu Widyantara Univesitas Warmadewa

DOI: https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3223.283-289

Abstract

Indonesia is a Legal State whose all aspects of citizens' lives are always rules and norms, be it sanctions or legal responsibilities that participate in growing in society. Responsibilitycan not only be imposedon the wrong-maker but the victim can shoulder this. From the statement, there are problems, namely the legal protection of victims of fetal abortion rape reviewed from a human rights perspective and criminal sanctions againstfetal abortion perpetrators based on human rights. This study aims to determine how the law of covering rape victims who perform fetal abortion. This writing uses the normative legal writing method where the writing is about principles, norms, and rules. In this writing the rape victim who decided to abort her fetus, this certainly makes the responsibility carried also by the victim who abortions her fetus caused by rape and makes the pregnancy that is not stopped that leads to abortion. Surely this is very contrary to the criminal law as well as the human rights of thefetus. Thispaper describesthat the responsibility of rape victims to the fetus abortion can be seen in terms of the human rights of a fetus and the victim himself.

References

Abdullah, R. (2001). Perkembangan hak asasi manusia dan keberadaan peradilan hak asasi manusia di Indonesia. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Afifah, W. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9(18).

Duwi, H. (2017). Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia: (Dilengkapi dengan Evaluasi Pembelajaran dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum dan Disertai dengan Humor dalam Lingkup Ilmu dan Pengetahuan tentang Hukum) (Cetakan I). Hawa dan Ahwa, Pekan Baru.Sari, R. Y. (2013). Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia. The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 3(1).

Rasjidi, L & Rasjidi, L. S. (2016). Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sofian, A. (2011). Rustam Mochtar Sinopsis Obstetri: Obstetri Fisiologi Obstetri Patologi Jilid 1 (Jilid I). Buku Kedokteran EGC, Jakarta.

Suyanto. (2018). Pengantar Hukum Pidana (Cetakan 1). Deepublish, Yogyakarta.

Susanti, Y. (2012). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocartus) Korban Pemerkosaan. Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum, Vol. 16(2).

Triwulan, T. T. (2009). Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Universitas Diponegoro, Semarang.

Utami, tanti. K & Mulyana. (2015). Tanggung Jawab Dokter Dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seijin Ibu Yang Mengandung Atau Keluarga Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. Jurnal Mimbar Justitia, Vol. 1(2).

Waluyadi. (2005). Ilmu kedokteran kehakiman : dalam perspektif peradilan dan aspek hukum praktik kedokteran. Djambatan.