Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Terhadap Keabsahan Penerbitan Risalah Lelang Elektronik Platform E-Marketplace
Abstract
Hadirnya Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yakni No. 213/PMK.06/2020 telah menjawab tantangan perubahan pelaksanaan lelang dari konvensional menjadi berbasis internet. Pelaksanaan lelang yang dahulu harus dihadiri oleh peserta lelang, kini dapat dilakukan melalui sebuah e-Marketplace Auction, pada halaman website lelang.go.id. Hal ini guna mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Namun pada praktiknya, proses lelang berbasis internet masih kurang sempurna karena belum diaturnya mengenai penerbitan Risalah Lelang Elektronik, sehingga Pihak yang berkepentingan harus datang ke KPKNL untuk mendapatkan Kutipan dari pihak Minuta Risalah Lelang yang terbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Lelang atau Kepala KPKNL. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat permasalahan, meliputi apakah akta autentik dapat diterbitkan dengan bentuk surat elektronik berdasarkan UU ITE, dan bagaimana keabsahan penerbitan Risalah Lelang Elektronik dalam proses lelang melalui Platform e-Marketplace Auction pada halaman website (lelang.go.id.) berdasarkan UU ITE. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan metode analisis kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitian dipeoleh Akta Autentik pada umumnya tidak dapat diterbitkan secara elektronik karena merupakan jenis Surat Yang Berharga berdasarkan Penjelasan Pasal 5 Ayat (4) UU ITE. Namun, dapat dikecualikan dan dibolehkan untuk Akta Autentik diterbitkan dalam bentuk elektronik khusus untuk Akta Autentik yang telah diatur dalam ketentuan lain yang memperbolehkan akta tersebut diterbitkan, dan penerbitan Risalah Lelang Elektronik dapat dilakukan dan absah apabila telah didukung dalam ketentuan lain yang dimaksud dalam Pasal 6 UU ITE mengenai mekanisme penerbitan Risalah Lelang Elektronik.
References
Abraham, F. (2015). Application of Communication and Informatics Minis- Administration on South Kalimantan. Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik, 19(7), 223–234.
Casertano, L. (2020). Combating the Illicit Trafficking of Cultural Property: The Multifaceted Response to a Complex Challenge. Global Jurist, 20(1), 1–14. https://doi.org/10.1515/gj-2019-0025
Chaidir, E., & Fudika, M. Dela. (2020). Position of Government Regulations for Replacement of Laws in Construction of Democracy Law State. Proceedings Ofthe Second International Conference on Social, Economy, Education AndHumanity(ICoSEEH 2019), ICoSEEH 2019, 228–232. https://doi.org/10.5220/0009105302280232
Coryka, P. W., Budiartha, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kartu Elektronik dalam Transaksi E-Commerce. Jurnal Interpretasi Hukum, 2(3), 641–645. https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4164.641-645
Dianta, D. (2023). Urgensi Penegakan Hukum E-Commerce di Indonesia: Sebuah Tinjauan Yuridis. Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora, 3(1), 1–14. https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.173
Dulatova, N., & Abd Razak, A. H. (2020). The ecosystem of cryptocurrency as an object of civil rights in brics countries. BRICS Law Journal, 7(2), 37–65. https://doi.org/10.21684/2412-2343-2020-7-2-37-65
Gulltom, A., Malik, F., & Syafari, T. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Lelang dalam Hubungan Keududukan dan Fungsinya. Khairun Law Journal, 3(1), 45–54. http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/321/169
Gunawan, C., Maryono, M., & Sudirman, M. (2023). Kepastian Hukum Pelaksanaan Lelang Online Melalui Media Internet. Blantika: Multidisciplinary Journal, 2(2), 100–118. https://doi.org/10.57096/blantika.v2i2.28
Hakam, D. F. (2018). Nodal pricing: The theory and evidence of Indonesia power system. International Journal of Energy Economics and Policy, 8(6), 135–147. https://doi.org/10.32479/ijeep.6747
Ho, K. K. W., Yoo, B., & Yu, S. (2015). An empirical analysis of factors affecting the bidding competition in an online auction: A comparison between english and buy-it-now auctions. Journal of Electronic Commerce Research, 16(4), 329–342.
Hukum, J., Luh, N., & Sudarini, P. (2023). Keabsahan Kontrak Secara Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Di Tinjau secara Hukum Perdata. Jurnal Hukum Dan Sosial Politik, 1(4), 266–275.
Ilham, M., Fakultas, K., Universitas, H., Utara, S., Deli, U., & Tanggungan, H. (2023). Akibat hukum terhadap pembatalan risalah lelang eksekusi hak tanggungan. Indonesia of Journal Business Law, 2(2), 80–99. https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i2.2780
Liu, A. H. (2022). Pronoun Usage as a Measure of Power Personalization: A General Theory with Evidence from the Chinese-Speaking World. British Journal of Political Science, 52(3), 1258–1275. https://doi.org/10.1017/S0007123421000181
Lopo, I. Y., Hedewata, A., & Pello, H. F. (2023). Perjanjian Jual-Beli Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan UU ITE. Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 3(5), 524–534.
Muhammad Gultom, A., & Astari Asril, F. (2023). Key Issues of NFT (Non-Fungible Token): How Transfer of Copyright Should Adapt? Perspektif Hukum, 23(1), 1–28. https://doi.org/10.30649/ph.v23i1.197
Pakarti, M. H. A., Farid, D., Hendriana, Saepullah, U., & Sucipto, I. (2023). The Influence Of Technological Developments On Privacy Protection In Civil Law. Sultan Adam : Jurnal Hukum Dan Sosial, 1(1), 204–212.
Peraturan Menteri Keuangan RI. (2016). PMK No.06 Nomor 90 tahun 2016. Djkn, 1–24.
Peraturan Menteri Keuangan RI. (2020). PMK.06 Nomor 213 tahun 2020. Djkn, 3, 1–227. www.jdih.kemenkeu.go.id
Romlah, Vs., Budiartha, I. N. P., & Putra, I. M. A. M. (2023). Kedudukan bank perkreditan rakyat mengambil alih agunan kredit macet melalui lelang atau diluar lelang. Jurnal Interpretasi Hukum, 4(1), 62–67.
Rudy, I., Makkawaru, Z., & Tira, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemenang Lelang Atas. Clavia: Journal of Law, 19(3), 329–338.
Setiawan, D., S.Gozali, D., & Mispansyah. (2021). Tanggung Jawab Notaris Dan Kekuatan Hukum Dalam Pembuatan Akta Konsen Roya. Jurnal Officium Notarium, 1(2), 335–343. https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss2.art13
Setyowati, D., Pratama, C., & Dwi, R. (2018). Perlindungan Hukum Pada Tindak Pidana E-Commerce. Perspektif Hukum, 18(2), 215–246.
Syafrinaldi, Thamrin, Admiral, Febrianto, S., Prayuda, R., & Rahdiansyah. (2022). Legal Analysis of Smoothness Handover of Rokan Block from Chevron Pacific Indonesia to Pertamina Company. Law and Humanities Quarterly Reviews, 1(4), 150–166. https://doi.org/10.31014/aior.1996.01.04.43
Wardana, M. W., Budiartha, I. N. P., & ... (2022). Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang dirugikan atas Produk Elektronik yang Tidak Bergaransi. Jurnal Interpretasi …, 3(1), 72–77. https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/4641%0Ahttps://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/download/4641/3330
Zaenuri, S., & Arifin, S. (2023). Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli online dengan sistem lelang: Studi kasus jual beli ikan hias di media sosial instagram. IBSE Sharia Economic Journal, 2(1), 1–11.
Zhumadilova, M. A., Dussipov, Y. S., Arginbekova, G. I., Aitimov, B. Z., & Milova, Y. V. (2023). Civil Legal Handling of Electronic Transactions: The Essence and Modern Realities. Revista de Direito, Estado e Telecomunicacoes, 15(1), 160–176. https://doi.org/10.26512/lstr.v15i1.43829
Abstract viewed = 165 times
PDF (Bahasa Indonesia) downloaded = 113 times
