Penegakan Hukum Bagi Anggota Militer Angkatan Darat Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika (Studi di POMDAM XIV/Hasanuddin)

Abstract

Tentara Nasional Indonesia adalah sekelompok orang yang telah menjalani latihan yang ekstensif dalam rangka menunaikan tugas dan bela negara. Selain itu, TNI harus mematuhi semua standar hukum dan militer yang berlaku karena terikat oleh batasan-batasan tersebut. Untuk dapat mengemban tanggung jawab dan kewajiban yang sangat sulit dan spesifik, Tentara Nasional Indonesia dilatih dan diinstruksikan untuk mematuhi perintah atau keputusan dan melaksanakannya dengan baik dan berhasil. Karena dapat merusak moral prajurit dan merusak rasa persatuan mereka, peredaran dan penggunaan narkoba di badan militer membutuhkan pencegahan yang signifikan dikarenakan dapat mengakibatkan rusaknya moral prajurit militer dan merusak gambaran kesatuan. Agar penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dapat terlaksana dengan berhasil dan berdayaguna, maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peredaran Narkotika. TNI adalah anggota kelompok masyarakat yang telah menjalani latihan khusus untuk menunaikan kewajiban dan melindungi negara. Selain itu, Tentara Nasional Indonesia dibatasi oleh persyaratan hukum dan militer, pada setiap tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan persyaratan hukum dan militer yang relevan. TNI dididik dan diajari agar mampu melaksanakan kegiatan dan komitmen yang sangat sulit dan khusus. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika pada badan militer wajib mendapat penanganan yang berfokus, hal ini dapat merusak moral personel militer dan merusak citra persatuan, maka peredaran dan penyalahgunaan narkoba di badan militer memerlukan perhatian lebih terarah. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peredaran narkoba agar tindak pidana yang melibatkan penyalahgunaan narkoba dapat ditangani dengan baik dan efisien.