Analisis Konsep Pemenuhan Pelayanan Publik Pada Local Government Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Kota Surabaya)

Abstrak

Otonomi daerah di Indonesia bukanlah konsep yang terhitung baru diterapkan. Berdasarkan rekam jejak dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya, Indonesia secara resmi mengistillahkan otonomi ada pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan fokus desentralisasi dominan. Namun, sejalan dengan pelaksanaan otonomi sendiri masih dikatakan banyak mengalami permasalahan atau bahkan tidak sesuai dengan harapan. Penelitian ini berfokus pada konsep otonomi daerah yang dipakai pada upaya pemenuhan pelayanan publik, kelemahan konsep terkait dan contoh sukses daerah di Indonesia yang menerapkan otonomi daerah. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan secondary data atau data sekunder pada pengumpulan datanya. Hasil penelitian adalah daerah di Indonesia memiliki kecenderungan memakai konsep traditional bureaucratic authority, dimana pemerintah Indonesia memberikan pelayanan tanpa melibatkan pihak lain. Kelemahan konsep atau model terletak pada jangkauan pemerintah daerah atas segala urusan pelayanan public itu sendiri. Keterbatasan daerah menjadi faktor utama kelamahan tersebut, sebagai akibat segala bentuk pelayanan publik dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah tanpa melibatkan masyarakat dan privat sector. Kota Surabaya menjadi contoh sukses pemenuhan pelayanan public dengan menggunakan E-Government.