Aspek hukum pemindahan hak atas tanah melalui risalah lelang

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tetang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang menjelaskan lelang,terkait objek yang dibahas yakni lelang atas tanah, yang dimaksud
adalah lelang hak atas tanah menjadi sarana bagi pihak penjual dan pembeli tanah dalam penguasaan dan
dimanfaatkannya peruntukan tanah tersebut kepada yang akan membeli secara sah pada saat pembayaran,
seperti lelang eksekusi dan lelang non eksekusi. Menggunakan jenis Penelitian hukum normatife. Adapun
masalah yang di rumuskan adalah Apakah pemindahan hak atas tanah melalui risalah lelang dapat memberikan
kepastian hukum Serta Bagaimana pemindahan hak atas tanah melalui lelang. Mengenai Risalah Lelang suatu
bukti secara otentik yang dibuat dengan adanya dasar aturan hukum dan dibuat oleh penjabat lelang yang
diberikan kewenangan khusus dalam melaksanakan penjualan barang secara lelang, adanya kesempurnaan
dalam pembuktian yaitu dengan adanya akta otentik yang dimiliki setelah lelang dengan berita acara sehingga
dapat memberikan kepastian hukum dengan mendaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota setempat
karena pendaftaran tanah mempunyai sifat terbuka diatur pada Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
pada Pasal 41 mengenai Syarat Sah dan mekanisme agar tidak terjadi kendala dalam administrasi pertanahan.