Pengaturan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar batas baku tingkat kebisingan pada kawasan pariwisata

Abstrak

Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan dan sanksi mengenai batas baku
kebisingan bagi pelaku usaha pada kawasan pariwisata. Aktivitas pariwisata pada wilayah Bali khususnya di
kawasan hiburan memberikan akibat positif serta negatif bagi masyarakat lokal, walaupun berdampak positif
perkembangan pembangunan pariwisata bisa mengakibatkan akibat terhadap lingkungan. Adanya kawasan
hiburan malam yang melebihi taraf standar kebisingan mengakibtakan terganggunya kehidupan serta kesehatan
warga . Rumusan persoalan yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaturan batas baku
kebisingan serta sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar batas standar tingkat kebisingan pada daerah
pariwisata. Tipe penelitian menggunakan hukum normatif serta pendekatannya yaitu perundang-undangan serta
konseptual. hasil pembahasan menandakan pengaturan batas standar kebisingan bagi pelaku usaha di tempat
pariwisata diatur di lampiran I KEPMEN Lingkungan hidup No.48/1996 mengenai baku tingkat kebisingan
serta sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar batas standar tingkat kebisingan pada tempat pariwisata
diatur di UU No.32/2009 mengenai perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, hukuman administrasi
diatur Pasal 76 ayat (2) serta hukuman pidana diatur pada pasal 100 ayat (1) dan (2).