Pengaturan Pengenaan Pajak dalam Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan budaya dimana setiap masyarakatnya memiliki pemikiran dan pemahamannya masing masing untuk menjalankan hidupnya. Didalam menjalankan kehidupannya masyarakat tidak asing dengan yang namanya hak asasi manusia dimana tingkah laku manusianya tidak boleh menggangu hak orang lain dan tidak berperilaku diluar norma yang berlaku sesuai dengan hukum positif. Di masa sekarang banyak masyarakat berinvestasi di bidang tanah dan bangunan dimana kedepannya akan menghasilkan banyak keuntungan karena tiap nominal yang dikeluarkan saat ini akan berlipat ganda dalam beberapa tahun kedepan bisa diibaratkan seolah kita sedang menabung untuk masa depan kita nanti. Konsekuensi dari pada kepemilikan tanah dan bangunan tentu tidak bisa terlepas oleh pajak semakin besar, tanah dan kekayaan yang dimiliki seseorang semakin besar juga setoran pajak yang harus disetorkan ke pemerintah. Berkaitan dengan pajak atas tanah dan bangunan pemerintah memiliki aturannya pada Undang – Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Bila masyarakat yang memiliki aset pasti tidak asing dengan pajak dan bila tidak membayar maka akan dikenakan pajak berupa denda.