Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Sumerta Kelod

I Made Prama  Wianta; Anak Agung Sagung Laksmi  Dewi; Luh Putu Suryani

doi:10.22225/ah.4.1.2022.82-87

I Made Prama Wianta Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali
Luh Putu Suryani Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali

DOI: https://doi.org/10.22225/ah.4.1.2022.82-87

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, Menyalurkan Aspirasi

Abstrak

Kemunculan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberikan warna tersendiri bagi kehidupan demokrasi, dikarenakan tujuan utama didirikannya Badan Permusyawaratan Desa ialah untuk menciptakan demokrasi di desa. Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi menetapkan Peraturan Desa. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) saat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Menggunakan metode empiris, dapat merumuskan rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa Sumerta Kelod (2) Bagaimanakah kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa Sumerta Kelod, dan penelitian ini menggunakan metode empiris. Kesimpulan di dalam penelitian ini secara garis besar yaitu fungsi sudah dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sumerta Kelod saat ini telah berlangsung dengan baik dan telah berjalan sesuai prosedurnya, walaupun masih ditemukan beberapa kendala yaitu, kurangnya koordinasi, kurang pahamnya masyarakat Desa Sumerta Kelod dengan batasan-batasan baik tugas maupun wewenang BPD,dan juga masih sangat kurang forum diskusi dengan desa lain.

Referensi

Badan Pusat Statistik (BPS). (2016). Kecamatan Denpasar Timur Dalam Angka.

Kaho, J. R. (1995). Prospek otonomi daerah di Negara RI: Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Purnomo, J. (2016). Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Yogyakarta: Infest.

Rauf, R., & Zulfan, F. M. (2004). Menuju Badan Perwakilan Desa Professional. Bandung: Alqafrint Jatinangor.

Suharto, E. (2009). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika Aditama.

Wasistiono. (2007). Prospek Pengembangan Desa. Bandung: Fokus Media.

Widodo, J. (2007). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan public. Malang: Banyumedia.