Wewenang Jaksa Agung dalam Penyampingan Perkara (Deponering) dalam Proses Peradilan Pidana

Abstrak

Adanya sebuah penyampingan suatu perkara pada peradilan atau dalam hal ini dapat dikatakan Deponering bermaksud untuk melaksanakan langkah pengesampingan perkara yang dilakukan oleh jaksa agung pada suatu proses peradilan dalam pengadilan. Adanya suatu sikap ataupun langkah yang melakukan pengesampingan perkara dalam sebuah pengadilan yang dilakukan oleh jaksa agung, semua hal berkaitan ini telah dimuat pada undang – undang RI nomor. 16 tahun 2004 yang berisikan terkait atas kejaksaan. Adapun perumusan masalah yaitu; Bagaimanakah wewenang jaksa agung dalam Pasal 35 c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004? dan Bagaimanakah implikasi hukum terhadap pengaturan kepentingan umum sebagai syarat penggunaan Deponering oleh Jaksa Agung? penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini adalah hukum normatif . tugas dan wewenang jaksa agung dapat dilihat dalam pasal 35 undang undang no 16 tahun 2004 salah satu wewenang jaksa agung yaitu dalam pasal 35 c adalah mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.