Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara

Abstrak

“Tindak pidana korupsi hingga saat ini telah menyebar keseluruh sektor pemerintah bahkan sampai ke perusahaaan milik Negara. Dari uraian latar belakang, maka tujuan penelitian adalah Memahami pengaturan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik Negara tersebut serta Mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik Negara.†Metode penelitian adalah tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. “Analisis bahan hukum dengan menggunakan argumentasi hukum berbentuk logika hukum deduktif induktif. “Hasil penelitian bahwa tindak pidana korupsi  diatur dalam UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.†“Tindak pidana korupsi umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana tersebut. Unsur ini merupakan tujuan dari pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.†Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan BUMN dengan  menerapkan pemidanaan sesuai dengan pasal 20 ayat (7) UUPTK berupa ancaman pidana denda dengan ketentuan maksimum ditambah 1/3 dan pidana tambahan  sesuai dengan  pasal 18 ayat (1) dan ayat (2).