Kedudukan Wanita Dalam Mewaris Setelah Adanya Keputusan Pesamuhan Agung Iii Majelis Utama Desa Pakraman Bali (Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010)

Abstrak

Kelangsungan hidup suatu masyarakat dijamin oleh perkawinan, yang didalamnya terdapat hukum waris. Adanya hukum waris di Indonesia saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum, begitupun di Bali dari satu kabupaten dengan kabupaten lainnya tidak dapat disamakan sistem kewarisannya. Di Bali menganut sistem patrilinial yaitu mengikuti garis kebapakan, yang menyebabkan hanya keturunan berstatus kapurusa yang menjadi pewaris dalam keluarga. Lalu dengan adanya Keputusn Pesamuhan Agung III yang menjelaskan dapatnya wanita menjadi pewaris atau ahli waris. Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana kedudukan wanita Bali dalam pewarisan yang ada di Bali dalam sistem kekeluargaannya menganut patrinial dan bagaimana kedudukan wanita Bali dengan adanya Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan itu dalam hukum waris adat Bali wanita tidak dapat mewaris karena dianggapnya tidak mampu dalam menjalankan kewajibannya, baik kewajiban merawat orang tua ataupun kewajiban dalam ayahan adat dan pura. Sedangkan setelah adanya Pesamuhan Agung III MUDP Bali dikatakan wanita dapat mewaris secara penuh layaknya laki-laki walaupun dalam hal itu wanita kawin keluar namun ia harus tetap menjalankan kewajibannya.