Peran Kejaksaan Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pornografi

Abstrak

Saat ini banyak ditemukan permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang bukan saja dilakukan oleh orang dewasa namun juga dilakukan oleh anak-anak, salah satunya adalah tindak pidana pornografi. Anak dipandang memiliki kedudukan khusus dimata hukum berdasarkan pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya serta belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Sehingga timbul pertanyaan yaitu mengenai peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan serta sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pornografi. Metode penelitian pada skripsi ini adalah tipe penelitian hukum normatif, yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitan ini menggunakan teknik telaah kepustakaan (study document) dengan sistem kartu (card system) yakni dengan cara mencatat dan memahami isi dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Kesimpulan yang dapat diambil adalah Peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pornografi sesuai dengan tahap penuntutan secara umum, akan tetapi terdapat perbedaan perlakuan bagi anak yang melakukan tindak pidana termasuk pornografi antara lain Jaksa harus telah berpengalaman sebagai penuntut umum dalam lingkungan peradilan umum, mempunyai minat, dedikasi dan memahami masalah anak serta telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Sanksi yang dikenakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pornografi adalah sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana (penjara) dijatuhkan bagi anak berusia 14 tahun sampai 18 tahun, dengan ancaman pidana paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Sanksi tindakan dijatuhkan bagi anak berusia 12 tahun tetapi belum berusia 14 tahun. Sanksi pidana tidak dapat dijatuhkan kepada anak yang belum berusia 12 tahun.