Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu dalam Proses Perkara Pidana

Abstrak

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sangat penting dalam proses pembuktian pada tahap pemeriksaan. Seorang saksi wajib disumpah atau berjanji terlebih dahulu sebelum atau setelah ia memberikan keterangannya di persidangan. Memberikan keterangan palsu merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Ketentuan Pasal 242 KUHP. Rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini antara lain: 1) Bagaimanakah kedudukan sumpah terhadap keterangan saksi palsu dalam pemeriksaan perkara pidana? dan 2) Bagaimanakah sanksi pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam proses perkara pidana? Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus dengan menggunakan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara membaca, mengumpulkan dan dokumentasi. Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis deskriptif yang mengacu pada masalah tertentu dan dikaitkan dengan pendapat para pakar, perundang-undangan serta menguraikannya dalam bentuk penelitian Kedudukan sumpah pada keterangan saksi palsu dalam pemeriksaan perkara pidana adalah tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah, sehingga keterangan tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Sanksi pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam proses perkara pidana akan dikenakan pidana penjara selama tujuh sampai sembilan tahun sesuai ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.