Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Atas Tanah yang Dialihfungsikan Sebagai Jalan Raya

Abstrak

Pengadaan tanah merupakan kegiatan mendapatkan tanah yang ditunjukan bagi pembangunan untuk masyarakat pada umumnya yang melibatkan tanahnya, yang diimbangi dengan ganti rugi dari pemerintah. Pemegang hak milik atas tanah harus mendapatkan perlindungan hukum, karena hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat harus dapat dilindungi sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Sehingga rumusan masalah yang digunakan adalah 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah yang digunakan untuk kepentingan umum pembuatan jalan raya? 2) Bagaimana upaya Pemerintah terhadap pelepasan hak milik atas tanah yang digunakan untuk kepentingan umum pembuatan jalan raya? Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan dengan disertakanya imbalan ganti kerugian yang layak dan adil didasarkan atas musyawarah, serta masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap bentuk dan atau besarnya ganti rugi yang diserahkan oleh pemerintah ke Pengadilan Negeri setempat bagi pemegang hak milik atas tanah dalam rangka mendapatkan perlindungan hukum. Bentuk upaya pemerintah dalam melepaskan kepemilikan hak suatu tanah masyarakat yaitu uang yang dijadikan imbalan ganti kerugian dapat diserahkan sementara pada Pengadilan dan bagi masyarakat yang mau menyerahkan tanahnya tanpa adanya keberatan maka masyarakat tersebut berhak mendapatkan insentif perpajakan. Insentif perpajakan adalah meminimalisasi biaya suatu pajak sehingga biaya pajak menjadi lebih ringan.