Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana  Penambangan Batu Padas Atau Paras Secara Ilegal Criminal Sanctions Against Perpetrators Of Illegal Padas (Paras Stone)

Audia Priti Sarasvati; I Made Sepud; I Nyoman Sutama

doi:10.22225/ah.2.1.2020.7-11

Audia Priti Sarasvati Faculty of Law, Universitas Warmadewa
I Made Sepud Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali
I Nyoman Sutama Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali

DOI: https://doi.org/10.22225/ah.2.1.2020.7-11

Abstract

Abstract-This study uses a type of normative legal research. The sources of legal material used are primary legal material and secondary legal material. The problem in this thesis is the regulation of criminal sanctions against the perpetrators of criminal acts of illegal rock mining (paras) and the consideration of judges against the perpetrators of criminal acts of illegal mining (paras).Â The results of the study can be concluded that the forms of mining business permit arrangements are regulated in Law No. 4 of 2009 concerning mining of minerals and coal.Â And if you want to have a permit in mining activities, you must fulfill the requirements in the form of administrative requirements, technical requirements, environmental requirements, and financial requirements. Judge's consideration in illegally imposing criminal offenses in the case number 32/Pid.sus/2017/Pn.Gin. The judge sentenced the defendant to a suspended sentence, also saw the judge's consideration of seeing the position of the case, the attitude of the defendant in the trial and returning to the conviction of the judge of the sentence whether it was appropriate to be dropped on the defendant. Keywords: Crime, sansction, illegal paras Abstrak-Penelitian ini dimuat untuk mengetahui pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan batu padas (paras) secara ilegal di Pengadilan Negeri Gianyar, dimana dalam pengkajiannya membahas pengaturan sanksi pidana mengenai kegiatan pertambangan yang tidak mematuhi prosedur atau peraturan tanpa adanya izin dalam kasus pidana putusan pengadilan negeri No.32/Pid.Sus/2017/PN.Gin. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan batu padas (paras) secara ilegal dan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penambangan batu padas (paras) secara ilegal. Hasil pengkajian ini disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pengaturan izin usaha pertambangan diatur dalam undang-undang no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dan jika ingin memiliki izin dalam kegiatan pertambangan harus memenuhi syarat-syarat berupa syarat administratif, syarat teknis, syarat lingkungan dan syarat finansial. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penambangan batu padas (paras) secara ilegal dalam kasus No. 32/Pid.Sus/2017/PN.Gin. Dilihat dari pertimbangan Hakim yakni pada posisi kasusnya, sikap terdakwa pada saat persidangan dan pada keyakinan hakim untuk memutuskan suatu hukuman yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa. Hal tersebutlah yang mendasari Hakim untuk menjatuhkan hukuman percobaan terhadap terdakwa. Kata kunci: Pidana, sanksi, paras illegal

References

Andrisman, T. (2009). Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia. Bandar Lampung.

Arto, M. (2004). Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Cetakan V). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mai, M., & Saputra, E. B. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat (Studi Pada Satreskrim Polres Kerinci). UNES Law Review, 1(1), 70â€“80. doi:10.31933/law.v1i1.7

Rasjidi, L., & Rasjidi, I. T. (2004). Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.