MODEL PENGELOLAAN HUTAN DESA BERBASIS DESA ADAT DI DESA SELAT, KABUPATEN BULELENG

I Wayan Rideng, I Wayan Wesna Astara, Simon Nahak

Abstract


Hutan adalah sumberdaya alam yang sangat penting dalam kehidupan manusia di seantero bumi. Pemanfaatan sumber daya alam telah diatur di dalam UUD RI, sebagaimana termaksud dalam Pasal 33 ayat (3), yang secara ekplisif terhadap kekayaan alam yang ada dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada bagian lain, ketentuan pada Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 67 UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan dengan menerapkan kearifan lokal. Sehubungan dengan hal tersebut, Desa Adat Selat merupakan salah satu desa yang keberadaannya berbatasan langsung dengan hutan (hutan lindung). Pada awalnya keadaan hutan masih asli dan utuh, sehingga dapat menjamin kelangsungan penyediaan air bersih bagi warga masyarakat Desa Selat. Seiring dengan berjalanya waktu, kondisi hutan di sekitar desa berubah karena terjadi eksploitasi hutan yang berlebihan sehingga terjadi kerusakan. Berubahnya kondisi hutan juga menurun, terlihat dari berkurangnya debit air yang mengalir. Kekhwatiran akan masa depan hutan tersebut, masyarakat mulai bergerak untuk setidaknya berpikir tentang usaha dan upaya diperlukan pengelolaan hutan yang mengarah tetap dapat terjaga kelestariannya. Terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.629/Menhut/-II/2010 Tentang Penetapan Kawasan Sebagai Areal Kerja Hutan Desa, yang menetapkan areal kerja Hutan Desa. Untuk memaksimalkan pengelolaan hutan desa, terbentuk adalah BUM Desa “Pandan Harum” Desa Selat. Agar tetap terjaganya kelestarian hutan model pengelolaan hutan desa juga ditopang oleh pranata sosial (lokal jenius), melalui dukungan Desa Adat (Pakraman) Selat.

Full Text:

Untitled

References


Ashshofa, Burhan, Metoda Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta. 2001.

Artadi Ketut, Hukum Adat Bali, Dengan Aneka Masalahnya. Pustaka Bali Post, 2003

Ade Saptono, Hukum dan Kearifan lokal ; Revitalisasi Hukum Adat Nusantara, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010.

Ardiwilaga Roestandi, Hukum Agraria Indonesia, Bandung, NV. Masa Baru, 1962.

BZn. Haar, Asas –azas dan Susunan Hukum Adat, Pradnyan Paramita, Jakrta, 1960.

Bushar Muhamad, Azas-azas Hukum Adat, Suatu Pengantar, Pranyam Paramita, Jakarta, 1987.

Effendy Saman, dkk. Politik Penguasaan Hutan di Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 1993.

Haar, Bzn, Asas- asas dan Susunan Hukum Adat, Jakarta,Pradnya Paramita, 1960.

Hajon. P,M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Peradaban, Jakarta. 2007.

Hilman Hadikusumah, Ilmu Hukum Adat di Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung,

Merta., Tranformasi Pecalang dan Pergeseran Perpolisian Di Indonesia. Udayana University Press , Kampus Universitas Udayana Denpasar.2013.

R B. Abdon Nababan, Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Adat ; Antara Konsep dan Realita, Jurnal, 2003.

Soepomo, Bab – Bab Tentang Hukum Adat. Penerbit Universitas, 1963.

Sirtha Nyoman, Aspek Hukum Dalam Komplik Adat Bali, Udayana University Press, 1997

Surpha I Wayan, Seputar Desa Pakraman Dan Adat Bali , Pustaka Bali Post, 2002

Soetiknjo Imam. Materi Pokok Hukum dan Politik Agraria, Jakarta. Univ Terbuka.1988

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Van Dijk, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Terjemahan A. Soehardi, Bandung : Sumur. 1979.

Windia Wayan P. Hukum Adat Bali ; Aneka Kasus dan Penyelesaiannya. Udayana University, 2014.

Wigjosoebroto Soentayo, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional : Dinamika Sosial Politik Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011.

II.Peraturan Perundang-undangan :.

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pengerusakan Hutan.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No: 629/Menhut-II/2010 Tentang Penetapan Kawasan Sebagai Areal Kerja Hutan Desa Seluas 3.041 di Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali.

Keputusan Gubernur Bali Nomor 2017/03-L/HK/2015 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa di Kawasan Hutan Lindung Seluas 3.041 kepada Tujuh Lembaga Desa Di Kabupaten Buleleng.

Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman.

Peraturan Desa Selat Nomor 01 tahun 2011 Tentang Hutan Desa.

Awig - Awig Desa Adat Selat Pandan Banten.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.